Stop Dana Abadi Pendidikan

Stop Dana Abadi Pendidikan

Oleh Tulus Santoso

KOMPAS.com - Pada tahun ini, pemerintah akan mencairkan bunga dari dana tak pernah mati pendidikan yg syahdan mencapai Rp 700 miliar.

Langkah ini perlu perhatian berfokus karena memang semenjak awal eksistensi dana ini penuh kejanggalan. Tak hanya soal hukum, motif dalam balik eksisnya dana tak pernah mati pendidikan (DAP) 3 tahun belakangan juga penuh rahasia. Meski pemanfaatannya buat pendidikan menjadi wewenang & tanggung jawab Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, DAP yg dalam UU APBN bernama Dana Pengembangan Pendidikan Nasional diprakarsai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kompas, 8/3/2010).

Setelah mewacanakan DAP dalam Maret 2010, Sri memasukkan DAP dalam UU Nomor dua Tahun 2010 wacana Perubahan atas UU No 47/2009 wacana APBN tahun 2010. UU APBN ini kemudian diikuti penerbitan Permenkeu No 238/PMK.05/2010 wacana Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, & Pertanggungjawaban Endowment Fund & Dana Cadangan Pendidikan dalam Desember 2010. Berbeda bareng dana tak pernah mati umat yg dihimpun dari warga melalui efisiensi penyelenggaraan haji, DAP diambil eksklusif dari 20 % hukum pendidikan. Besarannya 1 %-dua % tiap tahun. Dalam APBN 2013, DAP dialokasikan Rp lima triliun menjadi akibatnya total DAP dikala ini mencapai Rp 15,6 triliun (akumulasi semenjak tahun 2010).

Tak terkonsep baik

Jumlah ini sangat akbar, bahkan melebihi total hukum dalam kementerian/forum negara. Sebut saja hukum dalam Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif hanya Rp dua triliun (2013), Kementerian Pemuda & Olahraga Rp 1,9 triliun, dan Perpustakaan Nasional Rp 478 miliar. Kehadiran DAP ini sejatinya tidak istimewa, kecuali dari besarnya hukum yg dialokasikan. Dana ini juga tidak terkonsep bareng baik. Menurut UU No 19/2012, dana tak pernah mati pendidikan (endowment fund) digunakan buat mengklaim keberlangsungan acara pendidikan bagi generasi berikutnya menjadi bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Hal ini diwujudkan diantaranya bareng mengalokasikannya buat beasiswa & rehabilitasi fasilitas pendidikan yg rusak implikasi bala alam. Mendikbud menyatakan, DAP akan dialokasikan spesifik buat beasiswa S-dua & S-3 non-PNS & nondosen, penelitian yg berbasis tenaga & pangan, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan implikasi bala.

Fungsi hukum, mulai beasiswa, penelitian, hingga rehabilitasi sejatinya sudah dialokasikan dalam hukum reguler dalam luar DAP. Aika DAP digunakan membiayai hal yg sama, buat apa timbul DAP? Niat Kemdikbud memanfaatkan DAP buat beasiswa S-dua & S-3 nondosen & non-PNS juga terperinci tidak sama agenda strategis (renstra) Kemdikbud 2010-2014 yg justru ingin menaikkan persentase pendidikan dosen berkualifikasi S-dua & S-3. Dalam renstra ini, Kemdikbud menargetkan peningkatan dosen berkualifikasi S-dua hingga 85 % & dosen berkualifikasi S-3 hingga 90 %.

Selain itu, beasiswa yg hanya difokuskan bagi S-dua & S-3 juga tidak linear bareng upaya peningkatan APK SMA/SMK (harus belajar 12 tahun). Karena dikala APK semakin tinggi, otomatis calon S-1 juga semakin tinggi, yg kemudian membutuhkan pendanaan pendidikan buat jenjang sarjana. Kemudian, DAP yg dalam UU APBN disebutkan menjadi bentuk pertanggungjawaban antargenerasi menyampaikan kesan bahwa suatu dikala nanti kita akan kekurangan & kehabisan uang buat membiayai pendidikan. Pandangan ini memang dibantah Sri Mulyani yg menegaskan bahwa kehadiran DAP bukan soal kekurangan dana, melainkan bagaimana membelanjakan hukum bareng betul (daya serap) (Kontan, 13/3/2010).

Hal ini menunjukan Sri Mulyani, selaku Menkeu waktu itu, tidak percaya kepada Kemdikbud dalam pengelolaan hukum pendidikan. Wajar bila kemudian hukum pendidikan 20 % dari APBN dicabik-cabik. Dari mulai dibagi kepada 18 kementerian/forum, transfer ke daerah, alokasi spesifik, hingga penyediaan pos bagi DAP. Dengan istilah lain, DAP dijadikan jalan memenuhi kuota 20 % hukum pendidikan, sekaligus mengatasi daya serap rendah atas hukum yg akbar tadi.

Salah kaprah

Lebih lanjut, pengelolaan DAP sang badan layanan awam (BLU) ialah kebijakan yg keliru kaprah. Karena konsep BLU sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin (1) & (dua) PP No 23/2005 ialah menjadi penyediaan barang &/atau jasa yg dijual (menerapkan praktik perjuangan yg sehat). Adapun DAP ialah dana yg didepositokan & pendapatannya hanya berupa bunga. Dengan istilah lain, DAP bukanlah kapital segar (fresh capital) yg kelak digunakan buat berbisnis.

Ironisnya, Mendikbud, menjadi menteri yg terkait bareng pendidikan & yg akan memanfaatkan DAP, nir menguasai dana tadi. Pasalnya, sinkron Pasal dua Ayat (dua) Permenkeu No 238/PMK.05/2010, pengguna hukum DAP ialah Menkeu bukan Mendikbud. Anggaran ini semakin liar karena Komisi X menjadi kawan Kemdikbud tidak sanggup mengawasi penggunaan hukum itu karena hukum ini berada dalam bawah cengkeraman Menkeu & sepenuhnya dalam bawah supervisi kementeriannya.

Pembentukan BLU yg baru dilakukan dalam 2012 & pencairan yg akan dilakukan dalam tahun ini juga patut dipertanyakan. Pasalnya, DAP sudah dianggarkan semenjak tahun 2010. Hal ini memicu kecurigaan akan besarnya kemungkinan penyelewengan DAP buat kepentingan politik 2014. Apalagi dana tak pernah mati terbukti rentan terhadap korupsi. Seperti korupsi DAU yg menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar. Selain itu, DAP dalam Aceh juga diduga dikorupsi karena, sinkron temuan LSM, saldo DAP Aceh sudah kosong.

Pada akhirnya, anggota DPR yg memiliki hak budget mesti bertindak. Bagaimanapun kesalahan nir sanggup ditujukan sepenuhnya kepada pemerintah, mengingat UU APBN terlahir dari ketuk palu Rapat Paripurna DPR. Peluang terdapat karena basis hukum DAP ialah APBN; jadi APBN-P 2013 ialah pintu masuk atas komitmen wakil rakyat.

Namun, semuanya akan pergi dalam proses politik. Akankah bunyi terbanyak diberikan kepada pemerintah (lanjutkan) atau kebalikannya (stop DAP)?

Tulus Santoso Tenaga Ahli Anggota Dewan dalam Komisi X DPR

0 Response to "Stop Dana Abadi Pendidikan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel