Seriuslah Terhadap Pendidikan...

Seriuslah Terhadap Pendidikan...

KOMPAS.com - Sudah hampir setahun Menteri Pendidikan & Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Efendi menggantikan Mendikbud Anies Baswedan. Selama periode yg dijalani, poly sekali acara Mendikbud Anies beliau teruskan & perbaiki.

Sebutlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) semakin lancar & pendidikan karakter yg sudah dimulai dalam zaman Mendikbud Anies dikembangkan.

Bahkan, dalam awal masa menjabat, Muhadjir berupaya menyelesaikan upaya Anies mengurusi Ujian Nasional (UN) hingga tanggal berasal kondisi kelulusan menjadi sama sekali dihapuskan.

Mungkin, karena latar belakang Muhadjir adalah ahli dalam pendidikan anak usia dini, beliau melihat nir tepatnya UN dilaksanakan dalam Indonesia dikala ini.

Namun, alih alih mendukung gagasan Mendikbud, Presiden RI yg dalam janji kampanyenya akan menghentikan UN, justru menganulir gagasan yg sudah gagah berani disampaikan ke publik menjadi akibatnya memperoleh dukungan berasal poly sekali gerombolan rakyat.

Mendikbud konfiden gagasannya akan didukung, karena pekerjaan Menteri adalah membantu Presiden melaksanakan apa yg dijanjikan. Tetapi, nasib pembantu Presiden, hak prerogatif ditangan yg dibantu, gagasan Mendikbud dianulir Istana.

Mendikbud akhirnya penekanan bekerja merujuk kepada yg diamanatkan Presiden dikala ditunjuk menggantikan Mendikbud Anies, misalnya memusatkan pekerjaan ke acara KIP & Pendidikan Karakter & berasal sinilah timbul gagasan Full Day School (FDS).

FDS adalah sebuah gagasan yg mensinergikan seluruh anasir praktik pendidikan yg memungkinkan karakter anak didik dididik dalam kerangka akbar pendidikan formal itu sendiri.

Sekolah yg beroperasi lima (lima) hari sepekan & dalam lain loka 6 (enam) hari sepekan, diformalkan menjadi lima (lima) hari sepekan dalam sebuah anggaran formal Peraturan Mendikbud Tentang Hari Sekolah. Formalisasi gagasan ini memperoleh persetujuan Presiden dalam kedap terbatas, menjadi akibatnya terbitlah Permendikbud tadi.

M LATIEF/KOMPAS.com Sekolah Menengah Pertama (SMP)Menuai kecaman

Ternyata, mungkin Mendikbud kurang pasti menyosialisasikan gagasan tadi ke publik, terutama kepada sekolah kepercayaan (Diniyah) yg jam belajarnya usai sekolah formal. Bahkan, nir sedikit pihak yg mengecam Mendikbud akan menghancurkan Madrasah Diniyah (Madin) terutama berasal kalangan NU menjadi pihak paling poly menyelenggarakan pendidikan jenis ini.

Saking seriusnya, PBNU mengeluarkan Surat Penolakan resmi yg ditandatangani Ketua & Sekjen PBNU. Ini tidak sinkron memakai kondisi Pilgub DKI Jakarta yg terlihat relatif pecah.

Dalam urusan FDS ini NU solid menolak. Meskipun dalam beberapa kejadian, Rois Aam NU, KH Makruf Amin menjadi kepala MUI mendukung FDS.

Polemik FDS atau Sekolah lima (lima) Hari ini berpuncak dalam dipanggilnya KH Maruf Amin menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mendikbud Muhadjir bahkan menghadap Presiden & menggelar konferensi pers yg menyatakan bahwa Permendikbud perihal Penguatan Pendidikan Karakter yg berisi gagasan Sekolah lima (lima) Hari dianulir Presiden.

Aika dalam dilema UN, gagasan yg belum formal dianulir, kini otoritas formal Mendikbud dalam bentuk Permendikbud yg dianulir Presiden & pengumuman itu disampaikan sang KH Makruf Amin, bukan sang Mendikbud menjadi pemilik otoritas.

Sebagai mantan praktisi pendidikan & pernah mengenyam lingkungan Kemdikbud, aku termasuk yg kurang putusan bulat gagasan Sekolah lima (lima) Hari tadi diformalkan dalam bentuk Permen. Karena, berita dalam lapangan seluruh sudah terjadi secara alamiyah.

Daerah yg siap sudah menjalankan bertahun-tahun & yg belum permanen 6 (enam) hari sepekan, keduanya permanen menjalankan pagu waktu belajar yg ditetapkan Mendikbud buat seluruh jenjang pendidikan perpekan. Madrasah diniyah jua nir merasa terusik karena sudah menempatkan diri secara alamiyah.

Aika berniat memberi ruang yg lebih buat penguatan karakter anak didik, Kemdikbud seharusnya nisbi memfasilitasi praktek yg sudah terjadi, contohnya memakai memproduksi SKB (Surat Keputusan Bersama) memakai Kementerian Agama agar Madin & pendidikan rata ikut menguatkan karakter anak didik.

Kemdikbud jua wajib mendorong Dirjen PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemdikbud buat memperkuat acara Dikmas agar menopang persekolahan memakai memperhatikan keunikan daerah.

M LATIEF/KOMPAS.com Sekolah Dasar Negeri."Shortermisme"

Tetapi, ternyata Presiden berfikir & bertindak lain. Meskipun isi Permendikbud tadi formal, akan tetapi sangat akomodatif & nir menafikan Madin & jenis pendidikan non-formal & informal lain, dipercaya perlu nir dilaksanakan menjadi akibatnya memerlukan peraturan Perundangan lebih tinggi, Peraturan Presiden (Perpres). Otoritas formal Mendikbud dalam dilema ini dianulir.

Tentu, goresan pena ini nir ingin menyorot kelemahan Kemdikbud dalam menyosialisasikan gagasannya kepada multi-pemangku kepentingan, terutama influencers pribadi & gerombolan ormas yg pribadi terdampak, karena memang terlihat lemah dibanding aplikasi gagasan Kemdikbud sebelumnya perihal Pelaksanaan UN & Pelepasan UN, menjadi kondisi kelulusan.

Tulisan ini ingin spesifik menyoroti cara Presiden mengelola Kemdikbud. Cara Presiden menganulir gagasan Kemdikbud dikala akan meniadakan UN mungkin masih bisa dipercaya betul, meski seharusnya bisa lebih elegan daripada cara itu menjadi akibatnya Kemdikbud permanen dipercaya publik.

Tetapi, cara Presiden menganulir otoritas Mendikbud yg sudah tertuang dalam bentuk Permen yg sudah diputuskan disetujui dalam kedap terbatas & disampaikan sang pihak lain, cita rasanya kurang bijak.

Membentuk persepsi publik perilaku "shortemisme" dalam mengelola Pendidikan menjadi akibatnya menumbuhkan kebingungan Sekolah yg wajib memulai ajaran baru dalam pertengahan Juli 2017 & sudah tentu ketidakpercayaan publik kepada kebijakan Kemdikbud.

Di media umum grup Pendidikan, nir sedikit yg mengatakan apabila mereka menjadi Mendikbud, nir terdapat tindakan terbaik kecuali menyerahkan jujur kepada Presiden. Karena, meski Menteri adalah jabatan politis & bebas melakukan kebijakan strategis, akan tetapi dikala ini Kemdikbud hanya diperlakukan misalnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) saja.

Seharusnya Presiden mendukung Permendikbud tadi berjalan setidaknya dalam 2 (2) semester & bersikap sehabis melakukan kajian aplikasi, menjadi akibatnya dikala menetapkan menganulir Permendikbud, bisa dilakukan sang Kemdikbud sendiri berdasar nasehat Presiden yg merujuk kajian selama periode tadi.

Aika yg akan terjadi aplikasi Permendikbud terbukti indah, maka perlu diapresiasi memakai memperkuat melalui Peraturan Presiden.

Ujaran Jawa pernah mengatakan "menang tanpa ngasorake". Falsafah ini mengandung arti, kepada musuh pun seseorang pantang merendahkan, apalagi tentu kepada bawahannya.

Mohon maaf, aku melihat dalam menganulir gagasan yg sudah menjadi formal ini, Presiden kurang bijak & cenderung tergesa-gesa meskipun mungkin gagasan tadi dipercaya galat.

0 Response to "Seriuslah Terhadap Pendidikan... "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel