Potret suram pendidikan Jakarta, gelap kepada tengah gemerlap kota

Potret suram pendidikan Jakarta, gelap kepada tengah gemerlap kota

Jakarta sebagai bunda kota harusnya lebih unggul dalam segala hal dibandingkan daerah lainnya. Baik berdasarkan segi pembangunan infrastruktur, kualitas hayati insan, ketersediaan layanan publik, hingga fasilitas pendidikan.

BERITA TERKAIT
Tak indahkan panggilan alasannya awasi ujian, pengajar kepada Bengkulu dibogem kepala sekolah
Guru kepada NTT timbul yg bergaji Rp 50 ribu & Rp 300 ribu per bulan
UIN Yogyakarta akan mendata & membina mahasiswi bercadar

Sayangnya, ketika ini seluruh itu belum berjalan paripurna. Masih poly pertarungan & kekurangan yg perlu dibenahi. Padahal apabila ditinjau, hukum pendapatan belanja daerah (APBD) semakin tinggi setiap tahunnya.

Khusus buat pendidikan, terdapat bangunan sekolah kepada sejumlah kecamatan yg kondisinya sudah perlu direnovasi. Padahal, ketenangan gedung menyampaikan dampak kepada aktivitas belajar mengajar.

Tak cuma perkara gedung rusak, pekan ini publik didesain kaget ketika puluhan sekolah kepada daerah Jakarta Timur malah gelap gulita. Penerangan yg tidak optimal membuat peserta didik wajib belajar kepada luar ruangan.

Setelah diusut, ternyata peredaran listrik memang dipadamkan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penyebabnya, tunggakan listrik selama beberapa bulan yg belum dibayarkan.

Tak tanggung-tanggung, nilai tunggakan mencapai Rp tiga miliar. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengungkapkan kejadian yg sebenarnya.

"Ini bukan cuma satu sekolah saja, timbul 26 sekolah yg menunggak listrik, jumlah tunggakannya kira-kira Rp tiga miliar. Ini aku lagi kepada PLN," istilah Susi ketika dihubungi via telepon sang staf spesifik Plt Gubernur DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Dia beralasan, tunggakan listrik terjadi alasannya 26 sekolah ini mengalami keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Akibatnya, hukum buat BOP terpaksa wajib menunggu pencairan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

"Keterlambatan alasannya dana BOP ini baru bisa kepada APBD Perubahan. Surat Pencairan Dana (SPD) sudah timbul, semoga cepat cair," pungkasnya.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, kaget bareng cerita itu. Dia eksklusif mengecek ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

"Entah berdasarkan manapun bagaimana pun jua kalau listrik tewas terus dibiarin ya kasihan siswa. Kita enggak boleh mengorbankan anak-anak. Kalau perlu Dinas Pendidikan suruh segera ke sana," istilah Sumarsono.

Laporan ad interim yg beliau terima, tunggakan terjadi alasannya kesalahan input hukum ketika proses penyusunan e-budgetting. Dia pastikan, iuran listrik gedung sekolah sudah dianggarkan.

Jadi matinya listrik kemarin alasannya timbul konsep e-budgeting dalam termin perencanaan itu galat input. Itulah kelemahan teknologi, kalau input galat maka hasil-nya jua galat," ujar Sumarsono kepada Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11).

Sumarsono menganggap, 2 alasannya kesalahan kepada taraf teknis buat memasukkan kebutuhan listrik terhadap pengeluaran daerah.

"Salah yg memasukkan atau sudah dimasukkan akan akan tetapi nir ter-record bareng baik. Ini 2 hal yg wajib kita selidiki nanti baru ketahuan," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengatakan, akan melakukan penelusuran pertanggungjawaban kepada dinas terkait buat menemukan dugaan harta benda administrasi ketika penginputan pengeluaran.

"Kan seluruh punya tanggung jawab. Kalau (kesalahan) kepada level administrasi kan timbul pelaksana PPK produsen komitmen, timbul pelaksana PPTK pelaksana teknis aktivitas," ujar Sumarsono.

"Tapi kalau kesalahan secara teknologi recording-nya kok enggak masuk. Itu ialah kesalahan teknis sistem wajib diperbaiki," beber beliau.

Meski terjadi kesalahan, beliau pribadi menyesalkan perilaku PLN yg tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemadaman listrik.

"Sangat disayangkan PLN memadamkan alasannya ini pelayanan publik menyangkut orang lain. Nanti kalau timbul problem kabel-kabel PLN bermasalah kepada Jakarta. Dia (PLN) jua minta tolong ke pemerintah provinsi. Jadi wajib kerjasama yg baiklah, antara penguasa daerah bareng penguasa sektoral," sindirnya.

Dia memastikan selesainya pertarungan yg sebenarnya diketahui, pihaknya segera melakukan pembayaran. Sebab yg terjadi, bukan ketiadaan hukum, melainkan kesalahan teknis.

"Jangankan hari Kamis, hari ini pun bisa diselesaikan. Karena ini anggarannya kepada APBD-P 2016. Nah persoalannya dalam situasi yg sudah timbul, hanya administrasi lupa," tegasnya.

Aika memang tunggakan terjadi semenjak beberapa bulan kemudian, seharusnya Basuki Tjahaja Purnama, sebagai gubernur aktif memahami masalah itu. Lalu apa tanggapannya?

"Jadi kadang-kadang selalu alasannya enggak nisbi uang. Dulu alasannya apa aku enggak memahami. Dulu ketika aku masuk aku selidiki, kita enggak bisa tebak-tebak," dalih Ahok kepada Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Jakarta yg disebut kota metropolitan harusnya tidak lagi punya perkara terkait global pendidikan. Apalagi, hingga urusan peredaran listrik yg menunggak. [lia]

0 Response to "Potret suram pendidikan Jakarta, gelap kepada tengah gemerlap kota"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel