Peneliti pendidikan ini minta pemerintah perhatikan sekolah preman berbiaya rendah

Peneliti pendidikan ini minta pemerintah perhatikan sekolah preman berbiaya rendah

Dewasa ini, mendapatkan pendidikan bermutu tidaklah praktis. Banyak sekolah bertebaran, namun kualitasnya belum tentu teruji.

BERITA TERKAIT
Tak indahkan panggilan sebab awasi ujian, pengajar dalam Bengkulu dibogem kepala sekolah
Guru dalam NTT muncul yang bergaji Rp 50 ribu dan Rp 300 ribu per bulan
UIN Yogyakarta akan mendata dan membina mahasiswi bercadar

Biasanya, butuh dana akbar buat mengenyam pendidikan dalam sekolah-sekolah terbaik. Hal itulah yang terkadang sulit dipenuhi orangtua.

"Banyak alasan yang mengakibatkan anak-anak sumber keluarga berpenghasilan rendah nir bisa sekolah dalam luar negeri, mirip mahalnya porto pendidikan nir bisa memenuhi dokumen persyaratan dan dalam beberapa daerah, letak kawasan tinggal yang jauh sumber sekolah negeri," istilah peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Sila Wikaningtyas, dalam D'Lab Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (18/10).

Dia mendorong pemerintah buat memberitahuakn perhatian melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak dalam pertumbuhan sekolah preman berbiaya rendah.

Berdasarkan output sumber Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), jumlah sekolah preman bahkan lebih poly sumber sekolah negeri. Salah satu misalnya artinya dalam Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di daerah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah preman dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 sumber 86 sekolah preman tadi adalah sekolah preman berbiaya rendah.

"86 Sekolah preman, 77 sekolah negeri, ternyata lebih poly sekolah preman dalam Koja. Dari 86 preman tadi adalah 51 sekolah preman berbiaya rendah," lanjutnya.

"Sekolah preman berbiaya rendah meliputi 59 % sumber sekolah preman dalam Kecamatan Koja dan 31 % holistik sekolah dalam Koja," tambahnya.

Sila melanjutkan, sebuah sekolah preman dipercaya berbiaya rendah jikalau uang sekolah bulanannya sama beserta atau lebih rendah sumber Rp. 300.000. Angka ini kurang sumber 10 % UMP bulanan DKI Jakarta, yakni Rp tiga.355.750.

Biaya ini umumnya dipergunakan buat menanggung porto operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, kitab pelajaran, dan kegiatan ekstrakulikuler mirip karyawisata sekolah. Namun porto ini jua bisa dipergunakan buat menanggung investasi baru, mirip tambahan sarana dan prasarana sekolah.

Walaupun demikian, pemerintah belum menyampaikan dukungan terhadap kehadiran sekolah preman berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan beserta adanya peraturan-peraturan yang merusak pertumbuhan sekolah ini. Pada 2005 kemudian, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 mengenai Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menjadikan penarikan pengajar-pengajar honorer sumber preman.

Selain itu, istilah Sila, terdapat regulasi lain yang dievaluasi merusak pembangunan sekolah preman berbiaya rendah. Regulasi yang dimaksud artinya peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 mengenai baku fasilitas dan infrastruktur sekolah Dasar/Madrasah Ibtadaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Akhir/Madrasah Alliyah.

Contohnya, buat mendirikan sebuah Sekolah Dasar beserta enam kelas yang masing-masing kelasnya menampung sampai beserta 15 peserta didik, mereka diharuskan memiliki huma minimal sebanyak 1340m dan luas bangunan minimal sebanyak 400 m. Peraturan ini tentu saja berimbas dalam porto wajib dimuntahkan sang para pendiri sekolah. Keterbatasan huma dalam perkotaan jua menjadi kendala.

Oleh sebab itu, CIPS mendorong pemerintah buat memproduksi dan memperlakukan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan mereka.

"Kehadiran sekolah preman berbiaya rendah jua bisa menjadi dorongan yang kompetitif bagi sekolah negeri buat menaikkan kerja dan efektivitas operasional mereka," tukasnya.

Diskusi ini mengenaik output riset mengenai Penyediaan akses terhadap pendidikan berkualitas melalui sekolah preman berbiaya rendah jua dihadiri Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Dinas DKI Jakarta Gunas Mahdianto, Kepala Sekolah SMK Al Khairiyah, Syahrial Nahri. [lia]

0 Response to "Peneliti pendidikan ini minta pemerintah perhatikan sekolah preman berbiaya rendah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel