Pendidikan Tinggi, Riset & Inovasi

Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi

Tulisan ini untuk menyambung tulisan aku disini sekaligus pula untuk menjawab apakah pemerintah perlu mensubsidi pendidikan tinggi sebagaimana layaknya pendidikan dasar. Jawaban aku sederhana yaitu "YA". Tapi sebelum mengulas argument dibalik jawaban ini, perlu kita telisik lebih jauh apa yang membedakan pendidikan tinggi bersama pendidikan dasar serta perbandingannya bersama di negara maju. Lagi-lagi aku hanya akan membandingkannya bersama UK menjadi negara daerah aku menuntut ilmu saat ini.

Berdasarkan UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Dikti) maka definisi dikti ialah jenjang pendidikan selesainya SMU/SMK dari mulai D1 hingga S3 termasuk pendidikan profesi mirip aktuaria, notaris dan lain-lain serta pendidikan spesialis mirip dokter spesialis. Pendidikan profesi dan spesialis berbeda bersama pendidikan vocative sebab pendidikan vokatif ialah pendidikan untuk memberi keahlian dasar pribadi. Sebagai contoh keahlian pembukuan yang didapat oleh siswa SMK tidak otomatis membuat mereka menjadi akuntan sebab keahlian yang diberikan di level SMK hanyalah keahlian dasar akuntansi yang kalau kita pelajari di universitas setara bersama level beginner atau accounting 101. 

Sedangkan untuk berprofesi menjadi akuntan, diperlukan level yang diatas advanced bahkan mencapai master (bukan S2 ya). Dengan istilah lain keahlian yang dimiliki lulusan SMK hanya sebatas clerical sedangkan yang di level akuntan sudah harus dapat mencari, memetakan, dan menemukan solusi atas suatu duduk perkara. Itulah sebabnya sertifikat menjadi akuntan lebih sulit didapat daripada ijasah SMK (gajinya lebih gede pula oops... oot).

Dari sini sudah dapat kita lihat bahwa pendidikan vocative menaruh keahlian dasar bagi seseorang pada bidang pribadi untuk dapat dipekerjakan pada sector tersebut. Seperti pada siswa SMK jurusan akuntansi, di mana siswa di didik untuk dapat memindahkan nomor-nomor yang masih ada di kwitansi kedalam system pembukuan yang terstruktur yang outputnya akan dibaca oleh akuntan, di mana sinkron output tersebut, seseorang akuntan dapat melakukan analisis laporan keuangan bahkan membuat future scenario yang akan disajikan kepada pengambil keputusan.

Bagaimana bersama anak SMU, bukankah di SMU pula diajarkan pembukuan? (ini jaman aku lo ya, gak tau sekarang masih atau tidak) Pendidikan yang diberikan di SMU justru untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke universitas bukan untuk kerja. Itu sebabnya seseorang lulusan SMU akan lebih sulit untuk mencari kerja dibandingkan bersama lulusan SMK. Nah, idealnya kalau hanya untuk sekedar kerja dan cari uang, menjadi lulusan SMK tidak duduk perkara. Toh, lapangan kerja untuk clerical memang lebih banyak dari pada untuk analis. Walaupun realitanya tidak mirip itu, akan tetapi tulisan ini tidak akan mengulas kesana.  

Jadi bersama istilah lain dapat dikatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tingkat pendidikan yang opsional yang artinya dapat diambil juga tidak, dan andai saja tidak diambil pun tidak masih ada duduk perkara sebab kita sudah mempunyai keahlian yang dapat membuat kita bekerja pada bidang pribadi. Setidaknya inilah yang terjadi di UK.

Di UK, selesainya kelas 12 seseorang anak akan masuk ke fase college. Nah, di college inilah seseorang akan menentukan apakah akan masuk ke perguruan tinggi (universitas) atau relatif hingga college kemudian bekerja. Karena di college masih ada 2 jalur yaitu A dan B, andai saja seseorang siswa mengambil jalur A maka dia akan dididik untuk masuk universitas, tentu saja akan di lihat pula kemampuannya terutama intelektualitasnya, apakah dapat membuat anak tersebut bertahan hayati di dalam kejamnya iklim akademis di universitas (iklim akademis ialah tingkat kesulitan pelajaran di kampus) atau justru kebalikannya dapat membuat anak tersebut depresi menjadi akibatnya lebih baik di arahkan ke jalur B. Nah, di jalur B inilah pendidikan vocative diberikan. Mereka yang masuk jalur B akan belajar aneka macam keahlian yang mereka inginkan mirip kemampuan mengolah, menata rambut, menjadi montir, tukang listrik, tukang bangunan, dan lain-lain.

Untuk masuk college, tidak masih ada batasan usia maksimum, jadi mereka yang berumur 30 tahun pun dapat masuk college akan tetapi tidak di subsidi full. Berbeda sama mereka yang dibawah 19 tahun, di mana porto college masih menerima subsidi full. Sehingga aku pula tidak dapat mengkategorikan college menjadi pendidikan dasar di UK sebab kondisi dan ketentuan berlaku.

Lulusan college jalur B pula adalah lulusan yang laris di pasar kerja bahkan gajinya pun ok. Sebagai contoh seseorang tukang bangunan gajinya 40/jam, relatif untuk porto hayati mahasiswa jomblo dari Indonesia di UK selama seminggu. Jadi kalau mereka kerja selama 8 jam sehari, lima hari dalam seminggu ya gak usah heran melihat bule kerja menjadi kuli bangunan di UK akan tetapi dapat liburan di Bali tiap tahun.

Nah, bagaimana bersama pendidikan tinggi di universitas?

Pendidikan tinggi di universitas diarahkan kepada riset atau bahasa kerennya RdanD (research and development), menjadi akibatnya mereka yang masuk universitas intinya akan digugah rasa keingintahuannya melalui riset dan penelitian ilmiah. Itulah sebabnya kondisi kelulusan mereka yang masuk universitas ialah adanya karya tulis mirip skripsi, desertasi juga tesis. Pada dasarnya semua itu ialah sama yaitu sebuah karya tulis ilmiah sinkron penelitian yang memakai metodologi pribadi.

Tentu saja jenis riset ilmiah pula berbeda sinkron levelnya. Itu sebabnya masih ada level atau strata dalam perguruan tinggi di manapun pula. Kalau di UK masih ada kategori undergraduate dan postgraduate di Indonesia masih ada S1, S2 dan S3 dimana S1 setara undergraduate sedangkan S2 dan S3 setara postgraduate di UK.

Bagaimana membedakan perbedaan ini?

Di lihat dari risetnya. Riset untuk S1 hanya sebatas untuk memetakan sebuah duduk perkara dimana lingkupnya pun umumnya sempit alias masih dalam skup sebuah perusahaan atau sekolah atau RT atau bahkan mesin kendaraan pribadi mirip motor. Nah untuk level S2, mereka diharapkan untuk dapat melakukan analisis yang lebih kompleks dapat perbandingan atau komparatif, dapat pula memakai beberapa metode analisis atau mungkin lebih dalam lagi jenis penelitiannya daripada penelitian S1 mereka. Untuk S3, ini lebih sulit lagi dimana penelitian tersebut harus dapat menemukan posisinya dalam ilmu pengetahuan. 

Sehingga andai saja ilmu pengetahuan diibaratkan menjadi sebuah bulat maka seseorang lulusan S3 hanya akan menemukan posisi mereka menjadi noktah dalam bulat tersebut. Dengan istilah lain penelitian S3 cenderung adalah penelitian yang mendalam untuk suatu objek studi, menjadi akibatnya jangan kita persepsikan bahwa seseorang S3 jurusan ekonomi berarti pakar dalam bidang ekonomi yang tidak terbantahkan. Yah kita harus lihat dulu penelitiannya di bidang apa, untuk hal yang dia teliti bersama metode yang dia pakai, dia akan lebih expert dan masuk akal andai saja tak terbantahkan, akan tetapi untuk bidang lain di area ekonomi yang bukan bagian yang dia teliti sang S3 tersebut menjadi sama levelnya bersama lulusan S1 alias masih mengawang-ngawang pula.

Oleh karenanya, janganlah di persepsikan bahwa orang yang sudah S2 otomatis lebih pandai daripada S1, pun bersama S3. Jangan pula di persepsikan bahwa mereka yang sudah S1 berarti lebih hebat daripada yang tidak kuliah atau cuma SMK. Dalam hal kemampuan untuk melakukan riset ilmiah yang S1 harusnya lebih hebat dari yang lulusan SMK saja, akan tetapi dari segi keterampilan, kecekatan bahkan kemampuan untuk observasi, ialah hal yang masuk akal andai saja lulusan SMK akan lebih baik dari yang S1.

Inilah kesalahan persepsi yang sudah mendarah daging di Indonesia, dimana perguruan tinggi seakan disalahkan sebab tidak dapat mencetak tenaga terampil (skilful) yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Perguruan tinggi memang tidak dimaksudkan untuk mencetak tenaga terampil tetapi mencetak tenaga peneliti yang siap terjun untuk melakukan penelitian sinkron bidang mereka, agar dalam penelitian tersebut duduk perkara-duduk perkara yang kerap terjadi dapat diketahui penyebabnya serta dicarikan solusinya.

Lucunya lagi di Indonesia, pendidikan tinggi dibagi lagi menjadi diploma (D1-DIV) sama strata (S1-S3), dimana pendidikan diploma dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga terampil yang siap kerja. Padahal kalau dipikir bersama akal, bukankah pendidikan diploma ini ialah jenis pendidikan vokatif mirip yang di ajarkan di SMK. 

Bahkan spesifik untuk pendidikan diploma ini diperlukan pula sebuah skripsi untuk dapat lulus atau tugas akhir yang notabene sebuah karya tulis naratif analitif mirip bersama output untuk S1. Tapi ya sudah, bagi aku ini adalah bagian dari politisasi pendidikan tinggi yang tidak akan dibahas panjang lebar dalam tulisan ini.

Yang menjadi inti ialah pendidikan tinggi di level universitas sebagaimana layaknya di negara-negara maju memang menyiapkan lulusannya untuk menjadi seseorang periset. Tentu saja seseorang periset harus turun ke lapangan, misalnya periset di bidang pertanian akan turun ke sawah akan tetapi bukan menjadi petani yang bagian nyangkul melainkan menjadi peneliti yang akan membantu petani untuk dapat meningkatkan outputnya melalui penemuan yang ditopang oleh riset ilmiah.

Nah dimanakah fungsi negara dalam menempatkan diri pada pendidikan tinggi, riset dan penemuan? Dengan hukum pendidikan yang sangat akbar tentunya negara harus turun tangan untuk bersedia membiayai riset ilmiah. Tentunya riset ilmiah yang strategis dan mempunyai implikasi multiplier yang sangat akbar bagi bangsa ini. Bagaimana bersama di negara maju? Di sana, riset ilmiah banyak di biayai oleh industri atau preman menjadi akibatnya jangan heran andai saja industri yang dimiliki oleh negara-negara maju sangat kompetitif, sebab mereka didukung oleh RdanD yang dana nya mumpuni. 

Apakah negara dapat laba andai saja mendanai riset? Tentu saja, lihat saja Korea dimana riset dibiayai oleh negara hingga industri tersebut maju dan dapat berdikari menjadi akibatnya mampu membiayai risetnya sendiri (ini yang aku maksud Korsel ya walaupun Korut pula melakukan hal yang sama, akan tetapi yang dikembangkan ialah nuklir untuk militer).

Bagaimana bersama di Indonesia? Di negara kita pun banyak permasalahan utamanya dibidang pangan dan energy, menjadi akibatnya berdasarkan aku pemerintah perlu penekanan untuk mengalokasikan dana (utamanya dari hukum pendidikan) untuk riset yang mempunyai nilai strategis terutama riset yang berafiliasi bersama energy dan pangan. Karena 2 hal itu ialah tantangan bagi kita umat manusia (bukan cuma bangsa Indonesia) di masa depan bahkan duduk perkara itu sudah terlihat saat ini. 

Aika di tinjau dari sisi SDM, bukankah sudah banyak anak bangsa yang telah mengenyam pendidikan tinggi? Sehingga mereka ialah SDM yang sudah terlatih untuk melakukan riset. Tetapi andai saja ditinjau dari sisi hukum, maka ini adalah suatu hal yang problematik. Hal ini dikarenakan constraint dari sisi hukum tersebut yang memang terbatas serta ciri dari RdanD itu sendiri.

RdanD intinya adalah sebuah investasi, akan tetapi berbeda bersama investasi lain yang sifatnya tangible mirip bangunan, jalan, jembatan; RdanD bersifat intangible. Oleh karenanya investasi di RdanD tidak dapat disamakan bersama investasi untuk membangun pelabuhan, jalan atau jembatan. Investasi yang tangible mempunyai kepastian dalam bentuk fisik serta kepastian kapan fisik tersebut terbangun sempurna. Sedangkan RdanD berbeda bukan hanya dari bentuknya yang intangible akan tetapi pula sebab ketidakpastian kapan penelitian tersebut sempurna. Sempurna dalam hal ini di artikan menjadi maksud dan tujuannya yang tercapai. 

Sebagai contoh penelitian untuk menemukan sutra sintetis melalui modifikasi zat selulose justru berujung pada penemuan selulosa nitrat yang dipakai untuk photographic film serta material yang bernama rayon. Faktor inilah yang menyebabkan uniknya sebuah RdanD, yaitu waktu kita ingin membuat X maka yang kita temukan ialah Y yang mempunyai fungsi yang lain. Begitupun waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah penemuan di bidang RdanD sempurna, di mana hal tersebut adalah suatu hal yang tidak niscaya, dapat di perkirakan akan tetapi belum tentu dapat tercapai.

Itulah sebabnya pemerintah wajib turun tangan pula dalam mendanai RdanD untuk menunjang terciptanya penemuan oleh anak bangsa. Aika pemerintah ingin mendanai RdanD maka dibutuhkan SDM yang sudah terlatih untuk melakukan riset. Itu pula sebabnya pendidikan tinggi idealnya pula di biayai oleh pemerintah. Namun, dalam hal hukum yang disediakan terbatas, ya memang usahakan pembiayaan pendidikan tinggi di fokuskan pada mereka yang mempunyai passion untuk melakukan riset. Dalam hal ini hibahbeasiswa untuk S2 dan S3 mirip yang telah dilakukan melalui LPDP ialah hal yang tepat. 

Tetapi hibahbeasiswa sendiri tidak relatif andai saja inkubasi berupa RdanD tidak disiapkan pula oleh pemerintah menjadi akibatnya tenaga-tenaga terampil riset ini harus pergi ke sektor yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kemampuan untuk melakukan penelitian. Inilah hal yang sepertinya masih diabaikan oleh pemerintah bersama mengharapkan mereka yang telah diberi beasiswa untuk S2 dan S3 untuk mengabdi tanpa di berikan wadah yang tepat untuk dedikasi mereka. Ibarat pemerintah melatih seseorang untuk menjadi tentara akan tetapi semua hanya dalam bentuk teori tanpa latihan bersama senjata sungguhan, ya jangan heran kalau mereka akan melempem pas perang beneran.

Apabila pemerintah ingin melakukan pembiayaan di sector RdanD baik penekanan di sector energy juga pangan atau sektor yang lain, maka yang harus pertama kali dilakukan ialah mengubah persepsi akan ciri RdanD. Jangan hingga waktu masih ada riset pengembangan mobil listrik yang dianggarkan pada tahun 20xx, maka pada akhir tahun 20xx harus tercipta sebuah mobil listrik. Kalau begitu caranya tidak akan masih ada orang yang mau melakukan RdanD yang dibiayai pemerintah sebab andai saja outputnya tidak sinkron kredibilitas menjadi kejahatan. 

Janganlah hal yang absurd mirip yang terjadi pada perkara seseorang inventor mobil listrik berinisial DA terjadi hanya sebab system penganggaran kaku yang tidak dapat membedakan tangible investment bersama intangible investment. Dan jangan pula berharap agar RdanD dapat dilakukan oleh pihak preman, sebab forum preman (mirip perusahaan) engan untuk melakukan RdanD sebab porto RdanD adalah sunk cost bagi perusahaan dan tidak serta merta perusahaan yang melakukan RdanD dapat langgsung mendapatkan keuntungan atas investasi RdanD tersebut.

Oleh karenanya, pemerintah pula perlu membuat hukum spesifik andai saja ingin melakukan pembiayaan RdanD, yang tentu saja hukum tersebut harus sinkron bersama ciri dari RdanD. Akan sangat disayangkan andai saja kita mempunyai potensi SDM yang mumpuni akan tetapi pemerintah justru mengharapkan SDM tersebut untuk bekerja di area yang tidak sinkron bersama keahlian SDM mumpuni tersebut. Campur tangan pemerintah di bidang RdanD justru akan berdampak pada bermunculannya penemuan yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari aneka macam jenis krisis yang saat ini sedang mendera bangsa kita.

0 Response to "Pendidikan Tinggi, Riset & Inovasi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel