Pendidikan & Kebudayaan

Pendidikan & Kebudayaan

Oleh: Daoed Joesoef

KOMPAS.com - SETELAH menanti selama sepekan penuh, the longest week that ever exist, Presiden Joko Widodo mengumumkan komposisi pemerintahannya. Setelah menyaksikan dalam layar televisi susunan Kabinet Kerja-nya, saya sangat kecewa.

Presiden cum pemimpin baru Indonesia sahih-sahih sudah salah memahami pendidikan & kebudayaan, yg saya pikir bukan adalah konsen saya saja, melainkan adalah kasus masa depan Indonesia selaku satu negara-bangsa.

Padahal, dalam sejarah usaha kemerdekaan Tanah Air tercatat terperinci bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yg sewaktu masih dijajah berani mendirikan sekolah bersistem nasional berhadapan beserta sekolah kolonial Belanda. Sekolah nasional itu adalah Taman Siswa yg didirikan sang Ki Hajar Dewantara dalam Yogyakarta. Ada Indonesische Nijverheid School yg didirikan Moh Syafei dalam Kayu Tanam & Normal School yg didirikan sang Willem Iskander dalam Tano Bato.

Semua lembaga pendidikan nasional tadi secara esensial membelajarkan aneka pengetahuan yg dikemas dalam budaya nasional & bermental usaha kemerdekaan. Dengan istilah lain, para pendiri bangsa itu sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Bagian dari sistem nilai yg dihayati sang insan. Pendidikan bertugas membuatkan insan sebagai pencipta nilai & pemberi makna dalam nilai.
Satu menteri

Kini pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memecah belah keutuhan Kementerian . Yang dibenarkan masih berbudaya adalah Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah, sedangkan sempalannya, pendidikan tinggi, digabung ke Kementerian Riset & Teknologi, tanpa kebudayaan. Kebijakan ini sahih-sahih merisaukan sebab kekeliruan mini bisa menyebabkan akbar yg tak terelakkan, suatu bahaya fatal yg dahulu sudah diingatkan sang Aristoteles.

Betapa nir. Pendidikan adalah satu holistik walaupun didesain berjenjang, secara formal sejak TK sampai S-tiga. Pendidikan (education) beda beserta persekolahan (schooling). Persekolahan mengurus (memikirkan) seluruh bahan pelajaran yg dibutuhkan sang anak didik buat bisa survive dalam menempuh kehidupan.

Pendidikan bertanggung jawab atas perkembangan holistik langsung anakthe development of the whole child. Maka, krusial sekali bahwa pendidikan formal anak bangsa ditetapkan dalam bawah tanggung jawab satu orang menteri, siapa pun beliau.

Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi nir dikaitkan beserta kebudayaan. Lalu, bagaimana beserta nasib Fakultas Ilmu Budaya, Akademi Seni Rupa & Musik dan Karawitan, dan Fakultas Seni Rupa & Desain dari ITB, yg notabene membelajarkan teknologi? Bukankah seluruh lembaga pendidikan yg disebut tadi tergolong dalam perguruan tinggi? Apakah akan dimatikan begitu saja? Kalau dibiarkan hidup, mereka berinduk ke mana? Masak urusannya akan diserahkan begitu saja kepada Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah, yg masih berbudaya.

Proses pendidikan tinggi dalam mana pun dalam global berusaha memproduksi budayawan (man of culture), bukan ilmuwan (man of science), walaupun nir selalu dinyatakan secara eksplisit. Sebab, ilmu pengetahuan tanpa budaya bisa tergelincir ke teknologi (applied science) yg menghancurkan insan itu sendiri.

It is not the business of science to inherit the earth, istilah Prof Bronowski, but to inherit the moral imagination; because without that, man and belief and science will perish together.

Sementara yg konsen dalam moral & moralitas adalah budaya, sebagai satu dari nilai yg monoton sebagai urusannya para excellence. Dan, kita selaku satu bangsa diniscayakan membuatkan kebudayaan demi bisa mencapai peradaban. Bukankah sila ke 2 dari Pancasila berbunyi: Kemanusiaan yg adil & mudun. Unsur yg membuat peradaban adalah kebijakan, pengetahuan, & estetika.

Ini bukan berarti bahwa riset nir perlu. Kita menghadapi masa depan beserta suatu senjata yg nir dikenal sang penguasa negeri puluhan tahun yg kemudian. Senjata ini berupa pengetahuan ilmiah & kapasitas menyempurnakannya tanpa batas melalui riset ilmiah maupun. Sejauh yg wacana Indonesia dewasa ini, hal ini bisa dilaksanakan dalam lingkungan satu lembaga formal, yaitu Kemendikbud.

Kementerian ini membawahi aktivitas pendidikan tinggi yg sudah mengurus pendidikan penelitian & dedikasi warga. Kalau aktivitas penelitian ini perlu lebih diintensifkan &, karenanya, dipercaya perlu timbul Kementerian Riset tersendiri, silakan saja. Namun, jangan ganggu lembaga yg sudah berjalan.

Kementerian Riset seharusnya memanfaatkan lembaga-lembaga riset yg sudah timbul, yaitu LIPI, BPPT, jika perlu Bappenas. Sambil kemudian perlu dipertanyakan apakah pemecahan Kemendikbud sudah dikonsultasikan lebih dahulu dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)?

Segera koreksi

Ide pemecahan Kemendikbud ini konon tiba dari Forum Rektor Indonesia. Kalau hal ini sahih, sahih-sahih disayangkan. Ternyata para rektor ini nir menyadari ilham humanitarian yg membuat lembaga-lembaga pendidikan yg selama ini mereka pimpin.

Mereka ternyata adalah pengajar & akbar, akan tetapi bukan pendidik in spite of kebesarannya itu. Mereka mengira jabatannya semata- mata sebagai suatu profesi teknis, bukan vokasi (suatu panggilan nurani). Mereka sahih-sahih tega mempermainkan pendidikan.

Maka, timbul baiknya para rektor & dekan membaca tulisan yg penuh beserta kearifan dari Prof Dr Tjipta Lesmana berjudul Jangan Pecah Kemendikbud. Selama 40 tahun beliau memberi kuliah dalam beberapa universitas/perguruan tinggi & pernah ikut riset dalam LPPM yg ketika itu dipimpin seseorang teknikus picik. Berdasarkan pengalamannya itu, Tjipta Lesmana beropini, penggabungan perguruan tinggi ke riset & teknologi mengandung 2 kesalahan berpikir yg fatal.

Pertama, riset nir mesti selalu diarahkan ke kebutuhan pasar & industri. Keharusan riset mirip ini adalah pandangan Marxis yg serba materialistis & kurang memandang insan sebagai thinking thing, sebagaimana dinyatakan sang Descartes: cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku timbul.

Peradaban Barat amat mencerahkan bukan berkat penelitian materialistis, melainkan sebab karya-karya akbar dari the thinking thing, berupa output penelitian sosial, terutama penelitian filosofi. Budaya Indonesia rusak sebab negara kita kekurangan pakar pikir. Sementara nenek moyang kita sudah berpepatah, pikir itu pelita hati, salah pikir binasa diri.

Masih berdasarkan Pak Tjipta, teknolog-pemimpin riset cenderung melupakan nama-nama akbar, mirip John Lock, John Milton, Mintesquieu, Rousseau, James Madison, & Paine Burke, apalagi trio filosof nomor wahid dalam zaman Yunani Kuno: Socrates, Plato, & Aristoteles, mereka seluruh jadi akbar namanya dalam manca global sebab kehebatannya berpikir & berfilosofi sepanjang hayatnya.

Kesalahan pemikiran fatal ke 2 dari penguasa Indonesia kini adalah memecah kesatuan pendidikan dasar, menengah & tinggi, beserta alasan yg sama mirip yg sudah saya ajukan dalam atas.

Ada dikatakan bahwa pemecahan Kemendikbud setelah dilakukan perbandingan beserta keadaan pendidikan dalam luar negeri. Jangan sekali-kali memproduksi perbandingan 2 kondisi yg nir setara. Bandingkan kondisi kita beserta kondisi negeri maju ketika dahulu masih tertinggal mirip kita kini.

Di Perancis, contohnya, pengajar sekolah menengah (sudah) disebut professeur. Mereka adalah lulusan sekolah pengajar yg bernama Ecole Normale. Mereka sudah sebagai profesional begitu rupa sampai tanpa menteri atau kementerian apa pun dalam atasnya, proses pendidikan permanen berjalan sebagaimana seharusnya.

Mereka inilah pelaksana sejati dari sistem pendidikan nasional bangsanya. Mereka sadar bahwa le gouvernement passe, les professeurs restentpemerintah (boleh) silih berganti, akan tetapi para pengajar permanen dalam wilayah. Di Indonesia belum terbentuk ketegasan profesionalisme dalam kalangan korps pengajar-pengajar kita. Mereka masih berupa pencari nafkah halal dalam bidang pendidikan.

Wahai Presiden & Wakil Presiden, sebelum terlambat, terdapat kesempatan emas buat mengoreksi kekeliruan kebijakan mumpung nasi belum telanjur sebagai bubur. Kembalikanlah keutuhan Kemendikbud, jangan main-main beserta pendidikan & kebudayaan. Pikirkan baik-baik.

Nenek moyang kita sudah berpepatah: pikir itu pelita hati, salah pikir binasa diri. Sementara itu, kaum intelektual & para orangtua murid yg terdidik hendaknya nir bersikap indifferent. Masa depan anak-anak Enda yg sebagai taruhan & para masa depan mereka tergantung dari masa depan Indonesia.

Daoed Joesoef
Alumnus Universit Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

0 Response to "Pendidikan & Kebudayaan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel