Pendidikan = Barang Publik

Pendidikan = Barang Publik

Kemarin penulis mengikuti diskusi publik yg berjudul tahlilan kematian BHP. Diskusi yg diadakan sang BEM KM tadi, mengundang Prof. Taryo, Eko Prasetyo, & Presiden BEM KM menjadi pembicara. Dengan penuh semangat seluruh pembicara bercerita mengenai sisi postif dari dihapuskannya BHP. Salah seseorang pembicara berulang kali menuturkan statement pendidikan artinya barang publik. Statement ini sangat menarik bagi penulis. Kenapa beliau bisa menyimpulkan bahwa pendidikan artinya barang publik. Penasaran bareng statement tadi, penulis bertanya bareng sahabat sejawat yg hadir kepada diskusi tadi, emangnya pendidikan tuh barang publik ya?. Dia meminta waktu buat sementara buat mengecek UU nya (kebetulan beliau artinya mahasiswa fakultas aturan), kemudian beliau menyimpulkan, berdasarkan MK, pendidikan artinya barang publik. Rasa bertanya-tanya penulis semakin akbar ketika penulis membaca notes galat satu sahabat yg membicarakan perihal BHP. Dia berulang kali mengungkapkan pendidikan bukan barang privat & wajib menjadi barang publik.

Samuelson membagikan bahwa barang publik artinya komoditas yg nir membebankan porto kepada warga buat mengkonsumsinya & tidak mungkin buat mengecualikan (exclude) seseorang buat mengkonsumsinya. Samuelson jua menambahkan bahwa barang publik artinya barang yg fungsinya secara nir nampak beredar keseluruh komunitas, baik yg ingin menggunakannya ataupun nir. Menurut Prof. Sukanto, barang publik memiliki karakteristik istimewa yaitu tersedianya artinya berkat campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akan barang & jasa yg nisbi murah. Pertahanan nasional menjadi model ekstrem barang publik. Kita nir bisa mengecualikan seseorang buat nir memakai komoditas tadi, alasannya adalah secara nir eksklusif seluruh orang niscaya memakai komoditas pertahanan nasional, & konsumsi seseorang terhadap pertahanan nasional nir akan menghipnotis konsumsi orang lain terhadap pertahanan nasional.

Barang publik memiliki 2 kondisi utama, yaitu non-rivalry & non-excludable. Non-rivalry artinya konsumsi dari sebuah barang nir akan mengurangi ketersediaan barang tadi buat orang lain. Non-excludable artinya nir muncul orang yg bisa dikecualikan (excluded) dari penggunaan barang tadi. Berbeda bareng barang publik, barang privat memiliki karakteristik yg bertolak belakang. Barang privat memiliki karakteristik utama rivalry & excludable. Diantara kutub ekstrem tadi, masih muncul komoditas yg digolongkan menjadi common goods & club goods. Common goods bercirikan rivalry & non-excludable, misalnya artinya ikan & air. Club goods artinya barang yg bercirikan non-rivalry & excludable, misalnya artinya televisi satelit.

Dari ke 2 karakteristik utama barang publik tadi, kita bisa menganalisis, apakah pendidikan adalah barang publik atau bukan. Apakah pendidikan memenuhi kondisi non-rivalry. Seperti definisi kepada atas, non-rivalry berarti konsumsi seseorang terhadap suatu barang, akan menghipnotis ketersediaan barang tadi bagi orang lain. Bika pendidikan memenuhi kondisi non-rivalry, maka ketika seseorang mengkonsumsi pendidikan nir akan menghipnotis akses pendidikan orang lain. Bika ditinjau dari nalar ini, maka buat memenuhi kondisi non-rivalry, maka SPMB, SMPTN, UM, UAN, & sejenisnya wajib dihapuskan. Karena, ujian-ujian tadi menentukan akses seseorang buat bisa mengkonsumsi pendidikan. Saya masih jangan lupa perkataan seseorang dosen ketika upacara penyambutan mahasiswa baru. Dengan bangga beliau membagikan bahwa kami berhasil memasuki UGM bareng menyisihkan 100 orang. Dari statement tadi bisa disimpulkan ketika aku mengkonsumsi pendidikan kepada UGM, muncul 100 orang yg nir bisa mengkonsumsi komoditas yg sama alasannya adalah aku. Konsumsi pendidikan yg aku lakukan telah mengurangi ketersediaan & peluang poly orang buat turut mengkonsumsi komoditas tadi. Dari pemaparan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan nir memenuhi kondisi non-rivalry.

Bagaimana bareng kondisi non-excludable. Apakah mungkin pendidikan non-excludabel. Sulit aku bayangkan, jikalau setiap orang wajib (nir bisa menghindari) mengkonsumsi pendidikan. Banyak orang yg bisa mengarah buat nir sekolah. Dalam bukunya kalau mau kaya ngapain sekolah, Edy Zaqeus memaparkan kisah-kisah sukses orang yg nir mengenyam pendidikan. Edy Zaqeus memaparkan pengalaman wirausahawan top seperi Bob Sadino, Andrie Wongso, & budayawan mirip Gede Prama. Masyarakat bisa menghindari konsumsi terhadap pendidikan. Selain itu, warga jua bisa disisihkan buat nir mengkonsumsi pendidikan. Simple, nisbi bareng memahalkan porto pendidikan, akan muncul lapisan warga tertentu yg secara otomatis tersisihkan dari konsumsi komoditas ini. Jadi permasalahannya bukan apakah seseorang bisa disisihkan dari pendidikan atau nir, alasannya adalah secara nalar bisa saja seseorang disisihkan dari pendidikan Tapi bagaimana caranya nir muncul seseorang pun yg tersisihkan dari pendidikan. Bahasa mudahnya artinya membuka akses pendidikan sebanyak-besarnya.

Analisis diatas pertanda bahwa pendidikan kurang pasti kepada kategorikan menjadi barang public (pure public goods). Lalu, dimanakah posisi pendidikan. Penulis beropini bahwa pendidikan bisa mengkategorikan menjadi common goods. Common goods memiliki kondisi rivalry & non-excludable. Sebuah keharusan bahwa muncul persaingan dalam memperebutkan pendidikan yg layak. Persaingan tadi haruslah murni persaingan kecerdasan & intelektualitas, bukan persaingan uang apalagi jabatan. Masyarakat (pelajar) wajib dipacu bareng persaingan dalam kecerdasan, menjadi akibatnya terpacu buat terus belajar. Oleh alasannya adalah itu, kondisi rivalry masih bisa terealisasi. Non-excludable bisa terjadi dalam pendidikan, akan akan tetapi jangan hingga hal ini terjadi. Masyarakat dilarang disisihkan dari keinginannya buat mengkonsumsi pendidikan. Akses terhadap pendidikan yg bermutu wajib dibuka luas kepada warga.

Alangkah bijaknya ketika kita memakai suatu tutur bareng landasan yg bertenaga. Selama ini masih poly yg beropini pendidikan adalah barang publik. Bukan hal yg galat tentunya, selama bisa membagikan rasionalisasi terhadap pendapat tadi. Penulis setuju bareng argumen awam yg membagikan bahwa pendidikan wajib bisa kepada akses sang seluruh lapisan warga. Sehingga, pendidikan penulis klasifikasikan menjadi common goods. Dengan pendidikanlah suatu bangsa bisa maju. Seperti yg dikatakan sang bangsa Jepang pasca negerinya luluh lantak sang bom atom, berikan kam pengajar buat bangkit dari keterpurukan.

0 Response to "Pendidikan = Barang Publik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel