Mengapa Indonesia Sulit Terapkan Sistem Pendidikan Sesuai UNESCO

Mengapa Indonesia Sulit Terapkan Sistem Pendidikan Sesuai UNESCO

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki acara yg didasarkan  memakai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Program itu ialah Sustanaible Development Goals (SDG) yg adalah rancangan pendidikan yg terdiri dari 15 pencapaian selama 15 tahun.

Salah satu acara SDG ini ialah wajib berajar 12 tahun.

"Untuk tamat SMA dalam Indonesia butuh waktu sampai tahun 2084, SDG ini jadi komitmen beserta bagaimana cara yg bisa meningkatkan kecepatan sampai 2030," kata Staf Ahli Bidang Inovasi & Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta dalam Kantor Kemendikbud Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Menurut Ananto sulit mencapai sasaran itu karena terbentur dana pendidikan. Bukan hanya Indonesia, Ananto menyebut nisbi poly negara yg minim buat mengalokasikan dana pendidikan.

"Kedua urusan perang, anak-anak evakuasi menjadi pekerjaan tempat tinggal tersendiri. 58 juta anak terlantar nir bisa pendidikan, 200 juta anak nir bisa pendidikan. Ini dilema yg luar biasa dihadapi mayapada," paparnya.

Laporan dari UNESCO ini, istilah Ananto, menjadi refleksi bagi masing-masing negara buat memperbaiki dirinya. Tak hanya itu, laporan ini juga akan dijadikan menjadi surat keterangan pendidikan.

"Kedua, report ini akan dijadikan menjadi reference in line memakai national policy (kebijakan nasional) dalam negara-negara. Diketok palu 2015 ini report pertama. Jadi in line antar national policy (kebijakan nasional) & mayapada policy (kebijakan mayapada) wajib menyatu," ujar Ananto.

Lebih jauh, dia menjabarkan bila masalah pendidikan ini bukan hanya urusan satu negara, akan akan tetapi juga seluruh mayapada.

"Dalam rekomendasi perlu hand to hand, kerjasama antarnegara. Indonesia usahakan juga sharing memakai negara tetangga. Kita punya tetangga yg maju sahih pendidikannya, juga punya negara yg dibawah kita, itu seluruh kita perlu sharing beserta," ucap dia.

Ananto mengungkapkan nomor partisipasi pendidikan taraf SD & SMP dalam Indonesia belum mencapai 100 %. Itu indikasi, sangat sedikit anak yg belum mendapatkan akses pendidikan.

"Pendidikan menengah sedang ditargetkan 2030 seluruh mayapada diperlukan anak-anak sudah lulus SMA. Partisipasi Indonesia yg kini itu (SMP & SMA) baru 76 %," terang dia.

"Berarti pekerjaan tempat tinggal kita buat angkat ke lulusan SMP & SMA. Pak Jokowi rupawan punya policy wajib belajar 12 tahun," sambung dia.

Ananto menyebut tidak hanya kebijakan wajib belajar 12 tahun, Jokowi juga sudah berusaha mengatasi masalah dana pendidikan memakai mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar.

"Untuk infrastruktur, kita terus bangun Sekolah Garis Depan khususnya dalam remote area & pengajar-gurunya timbul yg disiapkan buat mengajar dalam daerah 3T (SM3T). Sayangnya, Kemdikbud enggak urusin infrastruktur, tentu kami terus koordinasi," ucap Ananto.

"Lalu ICT (Information and Communications Technology), koneksi anak-anak kuncinya memakai ICT. Untuk itu kami bertujuan layanan pendidikan ke depannya bisa berbasis ICT," tandasnya.

Indonesia adalah negara pertama yg menjadi pilihan UNESCO buat melaporkan pendidikan mayapada. Ketiga negara lainnya ialah Inggris, Rwanda, & Kolumbia.

Hadir juga dalam acara ini Mendikbud Muhadjir Effendy, Direktur & perwakilan UNESCO Jakarta Dr Shahbaz Khan, Analis Kebijakan Senior Laporan GEM Dr Manos Antonius, & Kepala Biro Pelayanan Komunikasi & Masyarakat Kemendikbud Asianto Sinambela.

0 Response to "Mengapa Indonesia Sulit Terapkan Sistem Pendidikan Sesuai UNESCO"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel