Kritik Pendidikan

Kritik Pendidikan

Oleh: Agus Suwignyo

Meski mewarisi sistem kolonial, pendidikan kita dibangun serta dibesarkan dalam tradisi kritik nasionalis. Pendiri Sarekat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, serta sekolah-sekolah yg mengkategorikan liar oleh pemerintah kolonial menyandarkan keberhasilan usaha politik dalam ketangguhan kritik yg dibangun.

Kritik menjadi kekuatan perlawanan atas sistem pendidikan yg hegemonik, diskriminatif, serta hanya terpaku dalam misi reproduksi kelas sosial.

Tradisi kritik yg andal itu sekarang luntur atau bahkan lenyap. Indikasinya, semakin deras kritik dilontarkan atas suatu kebijakan pendidikan, semakin keukeuh kebijakan dipertahankan. Indikasi ini memiliki dua dimensi. Sikap penghasil kebijakan yg amat kenyal semakin sulit ditembus alasannya pisau kritik yg tumpul.



Kunci efektivitas kritik adalah campuran verbalitas, frekuensi kritik, serta rasionalitas substansi. Selain itu perlu disadari, ranah se-publik pendidikan adalah ekosistem aneka kepentingan. Implikasinya, tiap kebijakan serta praktik pendidikan niscaya bermuatan politis. Kritik pendidikan yg efektif mengandaikan terbukanya ruang kompromi. Sudahkah ini terperhatikan?

Dua hal
Ada dua hal yg mendesakkan kebutuhan akan kritik(us) pendidikan yg andal. Pertama, akar krisis pendidikan Indonesia (Kompas online, 21/8/2009) bukan hanya hilangnya political will pemerintah buat melindungi rakyat dari neoliberalisme, namun pula absennya kontrol atas kebijakan melalui kritik tajam serta terukur.

Kedua, telaah pendapat Kompas (24/8/2009) menaruh, pemerintahan nanti cenderung sulit dikontrol alasannya kuatnya koalisi partai serta lemahnya supervisi. Hal ini mencuatkan penguatan civil society. Bersama elemen masyarakat (mahasiswa serta LSM), kritikus pendidikan ditantang menjalankan fungsi penyeimbang kebijakan publik.

Otokritik
Selama ini kritik pendidikan cenderung menyorot pemerintah secara bias. Pemerintah menjadi faktor sentral pembuatan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan. Namun, tidak mungkin apabila kisruh pendidikan seluruhnya bersumber dalam pemerintah.

Pemerintah yg mana? Dalam aturan pendidikan, pemerintah pusat serta wilayah senapas desentralisasi serta swatantra. Ujian nasional adalah kebijakan pusat, namun pula wajib disebut Badan Standar Nasional Pendidikan serta mungkin dinas pendidikan di wilayah.

Sertifikasi pengajar diatur pemerintah pusat. Namun, dalam beberapa kasus, misalnya terlihat dalam surat pembaca, kepala sekolah bertindak menjadi pemerintah, meramaikan proses tunjangan profesi.

Kedua, kritik seringkali mengabaikan karakter politis pendidikan menjadi ekosistem aneka kepentingan. Dalam hal Ujian Nasional serta Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, muncul arah buat menolak tanpa kompromi. Artinya, sementara mengkritik kerangka berpikir kekuasaan, penolakan tanpa kompromi menaruh hal yg sama. Perspektifnya win-lost alih-alih win-win.

Ketiga, poly kritik kemarau hidangan serta kajian data, mengemuka hanya menjadi wacana. Ini bisa diamati dalam keterangan serta opini di media sepanjang tahun (contohnya menjelang 2 Mei, 17 Agustus, serta 25 November). Forum diskusi pendidikan seringkali menjadi ajang curahan hati daripada pembahasan secara substantif.

Keringnya hidangan serta kajian data menciptakan kritik gagal menghasilkan rasionalitas argumen yg, meski politis, berpijak dalam kadar obyektivitas tertentu.

Membangun Tradisi
Tradisi kritik wajib dikembangkan serta kritikus disiapkan. David J Flinders serta Elliot W Eisner (2000) menyebut kritik pendidikan menjadi pendekatan yg menghidupkan keragaman serta aneka peluang belajar dalam kontak dalam ruang kelas. Sementara itu, Mary Stokrocki (1991) mengurai menjadi a research process of describing, analyzing, interpreting, and evaluating an everyday school activity in order to understand it more fully.

Pemahaman ini cukup buat keperluan assessment pedagogi, namun belum mengakomodasi konsep kritik dalam konteks kontak warga serta negara. Maka, tumbuhnya tradisi kritik belum dapat diharapkan melalui cabang ilmu pendidikan misalnya evaluasi maupun kebijakan pendidikan.

Meski demikian, cara struktural permanen dapat ditempuh, contohnya melalui komponen analisis sosial dalam pedagogi. Juga, diharapkan sosialisasi lebih luas teks-teks kuliah yg berperspektif filsafati serta historis.

Lembaga penelitian pendidikan perlu dikembangkan menjadi think tank. Bagian litbang media massa serta media kampus digiatkan menjadi penyedia data serta kajian supaya keterangan-keterangan pendidikan lebih kritis. Berbagai organisasi pengajar adalah buah reformasi bertumbuhnya pencerahan politik ihwal aneka kasus pendidikan.

Kesediaan melakukan otokritik adalah kunci berkembangnya kritik pendidikan andal sebagaimana dilakukan Ki Hadjar Dewantara serta YB Mangunwijaya.

Agus Suwignyo/Pedagog FIB UGM

0 Response to "Kritik Pendidikan "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel