Kebijakan Pendidikan Strategis Era SBY

Kebijakan Pendidikan Strategis Era SBY

Setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar & pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan & belanja negara serta dari anggaran pendapatan & belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tersurat dalam UUD 1945 pasal 31.

Siapapun pemimpin negara Indonesia wajib paham & melaksanakan amanat UUD 1945 di atas, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Tulisan ini mencoba menelaah kebijakan-kebijakan yg ditelorkan kepada masa pemerintahan presiden SBY selama 10 tahun dalam bidang pendidikan beserta kelemahan-kelemahanya. Tujuannya ialah menjadi bahan pertimbangan untuk pemugaran pendidikan Indonesia kedepan.

Ada 2 intisari dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 pasal 31 tersebut;

Pertama, hak warga negara mendapatkan pendidikan.

Yang dimaksud dengan warga negara dalam UUD 1945 tentunya ialah Warga Negara Indonesia (WNI). Bagaimanapun keadaannya & dimanapun tinggalnya. Setiap WNI dijamin oleh UUD 1945 untuk menerima pendidikan. Kewajiban pemerintahlah untuk menyampaikan pendidikan dasar.

Dalam UU nomor 20/2003 ihwal sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yg sama untuk memperoleh pendidikan yg bermutu. Bahkan warga negara yg memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, &/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yg terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk merealisasikan hak pendidikan warga negara, pemerintahan SBY telah membuat banyak kebijakan strategis, beberapa diantarnya ialah;

1.Pendidikan untuk daerah terpencil

Kita nir dapat menutup mata, bahwa pendidikan di kota-kota akbar berbeda jauh dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Tahun 2009 penulis pernah mengajar di Sangatta, Kalimanta Timur. Dengan mata telanjang, penulis melihat banyaknya kendala untuk mencapai target pendidikan. Sarana prasarana & infrastruktur yg serba kurang ialah berita yg wajib dihadapi. Selain itu, ketersediaan guru & rendahya tingkat pendidikan guru menjadi kendala lainnya.

Pemerintah nir tinggal diam. Selain dana BOS, pemerintah menggelontorkan bantuan-bantuan khusus untuk daerah terpencil. Untuk menyampaikan motivasi para guru dalam pengabdiannya, pemerintah membuat kebijakan ihwal tunjangan khusus bagi guru-guru yg bertugas di daerah terpencil. Bahkan demi terwujudnya pemerataan pendidikan, kepada tahun 2011 pemerintah melahirkan program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Tertinggal & Terdepan (SM3T).

2.Pendidikan untuk anak-anak TKI di Sabah-Malaysia

Tidak banyak yg memahami ihwal program ini. Hemat penulis, masyarakat Indonesia perlu mengetahui ihwal program ini. Program ini nir akan dapat terwujud tanpa terdapat political will dari pemimpin negara. Untuk mewujudkan program ini, bahkan presiden SBY yg turun tangan untuk melakukan konvensi dengan PM Malaysia.Tanpa terdapat konvensi antara ke 2 pemimpin negara tentunya anak-anak TKI nir akan mendapatkan pendidikan.

Di Sabah, banyak warga Indonesia (anak-anak TKI) yg nir mendapatkan haknya; pendidikan. Konsekuensinya mereka menjadi masyarakat yg tuna; tuna baca, tuna tulis, tuna kepercayaan, & tuna kebangsaan. Banyak warga Indonesia yg nir pernah menghirup udara Indonesia. Banyak diantara mereka yg nir pernah menginjak tanah airnya. Turun temurun mereka menjadi buruh kasar & pelayan untuk kemakmuran negara lain.

Hal dapat terjadi demkian sebab factor-faktor berikut; 1. Rendahnya pendidikan mereka. Banyak dari mereka nir lulus sekolah dasar. Karena rendahnya pendidikan, mereka nir mementingkan pendidikan anak-anaknya. Selain itu, nir adanya penyuluhan yg mereka dapatkan dari pemerintah ihwal pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya. 2. Sejak tahun 2002, Malaysia melarang warga asing untuk belajar di sekolah pemerintahannya. Hal ini membuat peluang warga asing (termasuk anak-anak TKI) nir dapat mendapatkan pendidikan dasar.

Menurut data dari KJRI Kota Kinabalu tanggal 09 pebruari 2012 terdapat 401.771 TKI yg terdapat bekerja di Sabah. Karena Sabah ialah negeri perbatasan, maka banyak pula TKI illegal yg masuk lewat kalimantan. Berdasarkan pengamatan penulis, berbagai TKI illegal di perusahaan-perusahaan sawit. Termasuk di perusahan-perusahan kawasan penulis & guru-guru dari Indonesia bertugas. Dari jumlah TKI yg terdata oleh KJRI KK tersebut terdapat 50.000 anak-anak Indonesia yg nir tersentuh pendidikan. Di lapangan dapat jadi jumlahnya lebih akbar.

Untuk menyampaikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah, terdapat tiga cara yg dilakukan oleh pemerintah;

Pertama, melakukan kerja sama dengan LSM pendidikan yg terdapat di Sabah.

Langkah pertama yg dilakukan pemerintah ialah dengan menempatkan satu guru Indonesia di LSM pendidikan yg berdiri di perusahaan-perusahaan sawit di Sabah. Hal ini mulai dari tahun 2006 hingga dengan kini.

Kedua, mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

SIKK mulai beroperasi tanggal 1 Desember 2008 sehabis mendapatkan ijin dari kementerian pelajaran Malaysia. Pendirian SIKK adalah yg akan terjadi rendezvous bilateral antara presiden SBY dengan PM Malaysia Abdullah Badawi di Kuala Lumpur kepada tanggal 11 Januari 2008. SIKK adalah sekolah resmi pemerintah Indonesia untuk anak-anak Indonesia di Sabah. Kedepannya SIKK menjadi sekolah induk bagi sekolah-sekolah terbuka yg terdapat di Sabah untuk menjangkau jumlah anak-anak TKI tadi.

Ketiga, menyelenggaran pendidikan sekolah terbuka di luar negeri, yg kemudian disebut Community Learning Center (CLC).

Pada tanggal 20 Oktober 2011 kepada acara The 8th Annual Consultations Between The Republic Indonesia and Malaysia di Lombok, Presiden SBY & PM Dato Sri Najib Tun Razak membuat konvensi ihwal pendirian CLC bagi anak-anak TKI di Sabah.

Menempatkan guru di LSM pendidikan yg menggunakan kurikulum Malaysia tentu nir dapat maksimal; terutama pendidikan kewarganegaraannya. Sedangkan keberadaan SIKK nir dapat menjangkau anak-anak Indonesia di pelosok Sabah. Oleh sebab itu, melalui guru-guru yg ditempatkan di LSM tadi, dibukalah akses pendidikan dengan kurikulum Indonesia. Layanan pendidikan resmi yg memungkinkan ialah contoh sekolah terbuka. Saat ini, di Sabah telah berdiri 185 CLC.

Kepedulian pemerintah nir hanya di Sabah saja. Bahkan ketika ini, pemerintah sedang menjajaki 2 proses kerja sama untuk pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sarawak & Mindanau, Philipina.

Kedua, prioritas negara dalam sistem anggaran pendidikan.

Untuk merealisasikan amanat UUD 1945 ihwal anggaran pendidikan yg minimalnya 20% dari APBN & APBD. Maka pemerintahan SBY menelurkan beberapa kebijakan, diantaranya;

1.Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu konpensasi dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada tahun 2005 pemerintah merealokasi sebagian anggarannya untuk bidang pendidikan. Salah satu program di bidang pendidikan ialah BOS.

Dalam buku petunjuk perangkat lunak tahun 2005 dituliskan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk menyampaikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran anak didik, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

2.Sertifikasi

Program tunjangan profesi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 20/2003 ihwal sistem pendidikan nasional, UU no 14/2005 ihwal guru & dosen & PP no 74/2008 ihwal guru.

Program tunjangan profesi pendidik adalah kebijakan yg baik untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia. Dengan meningkatnya mutu & profesionalitas para guru diharapkan pendidikan Indonesia dapat maju.

3.Bantuan-bantuan pemerintah & tunjangan-tujungan

Untuk anak didik & operasional pendidikan, terdapat bantuan beasiswa untuk anak didik miskin (BSM), terdapat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) & yg lainnya. Untuk gurunya terdapat tunjungan kabupaten, tunjangan provinsi, terdapat tunjungan daerah terpencil & yg lainya.

Beberapa Kelemahan

1.Program SM3T

Penulis melihat program ini relatif cantik untuk mengisi kekurangan guru-guru di daerah terpencil. Namun, jangan hingga program ini justru dapat mematikan putera daerah. Karena biasanya yg dikirim kepada program ini, ialah sarjana-sarajna muda yg berasal dari kota-kota akbar. Alih-alih memperbaiki system yg telah terdapat, mulai tahun depan program telah nir terdapat.

2.Program pendidikan untuk anak-anak TKI

Selama terdapat warga Indonesia yg nir mendapatkan pendidikan maka pemerintah wajib menyampaikan pendidikan. Namun usahakan program tersebut dibarengi dengan visi & misi yg terperinci & terukur. Dengan pendidikan diharapkan para TKI menyadari & mengerti atas haknya menjadi individu & menjadi warga negara & sekaligus menyadari kewajibannya.

Selain itu program tersebut seharusnya mempunyai target jangka panjang; menyampaikan imbas atas kehidupan sosial-ekonomi mereka. Untuk perkara ini wajib terdapat kerjasama dengan kebijakan di bidang lain, keliru satu nya dibidang ketenagakerjaan.

Idealnya terdapat target yg terperinci kapan program ini berakhir. Berakhirnya program ini bukan sebab pemerintah nir melaksanakan tanggung jawabnya. Namun sebab tugas pemerintah telah selesai. Berakhirnya program ini ialah indikasi bahwa program ini telah tepat sasaran. Dengan pendidikan yg mereka dapatkan, para TKI memutuskan untuk pulang ke Indonesia & memajukan negaranya sendiri.

Penulis nir melihat adanya visi mirip ini. Justru yg bahaya program ini menjadi kontra produktif dengan program pemerintah yg lain.

3.BOS

Dengan kebijakan BOS yg telah dimulai dari tahun 2005, faktanya masih banyak sekolah yg sarana prasarana pendidikannya kurang. Masih terdapat sekolah yg memungut porto dari siswanya dengan alasan bahwa BOS nir menutupi semua aspek pendidikan. Bos dengan perangkat aturannya menjadi bahan mainan oknum-oknum tertentu; Kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten, & jajaran petinggi di kabupaten. Bos menjadi huma bisnis bareng untuk memakmurkan para oknum tersebut. Yang anehnya, hal mirip ini mirip nir terendus oleh pemerintah pusat.

Harus terdapat sistem yg tegas & berwibawa untuk mengawal program ini. Laporan pertanggung jawaban bukan hanya melihat dari laporan di atas kertas. Laporan wajib dipandang dari rasionalistas & bukti-buktinya. Kalau dalam laporan itu nir rasional & nir dapat dibuktikan, maka terdapat baiknya di usut tuntas.

4.Sertifkasi

Tujuan hadirnya program sertifkasi ialah mewujudkan guru-guru yg professional. Puru-guru yg professional akan berimbas kepada kualitas pendidikan & anak-anak didiknya. Keprofesionalan ini dibuktikan dengan sertifikat professional. Konpensasi dari keprofesionalan ialah tunjangan tunjangan profesi.

Fakta di lapangan, tujuan baik mirip ini justru banyak diakali oleh para oknum pejabat. Program ini lagi-lagi menjadi proyek gerombolan-gerombolan tertentu. Proyek membuka kelas jauh untuk penyetaraan S1, proyek diklat-diklat, & proyek-proyek lainnya. Akhirnya bukan lagi kualitas pendidik yg dikejar. Namun berlomba menerima ijazah S1 & memperbanyak sertifikat.

Presiden SBY mungkin nir memahami berita-berita lapangan mirip ini. Program ini nir perlu dihilangkan sebab masih banyak guru yg professional. Namun yg wajib dibenahi ialah sistem penilaiannya & sistem evaluasi berkelanjutan.

5.Bantuan-bantuan

Seperti halnya BOS, di lapangan berbagai bantuan-bantuan tersebut nir kena sasaran. Bantuan-bantuan tersebut lebih banyak masuk ke kantong para oknum penjabat.

Penutup

Dalam 10 tahun terakhir, telah banyak kebijakan yg baik untuk pendidikan. Seharusnya kalau semua kebijakan tepat sasaran, pendidikan Indonesia telah maju. Kebijakan-kebijakan dalam pendidikan mirip itu ialah kapital akbar untuk pemerintah berikutnya. Tentunya sejumlah terobosan & kebijakan wajib diambil pula untuk menguatkannya supaya tepat sasaran.

*Penulis ialah pendidik untuk anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia.

0 Response to "Kebijakan Pendidikan Strategis Era SBY"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel