Ironi (Korupsi) Pendidikan

Ironi (Korupsi) Pendidikan

Oleh Febri Hendri AA

BADAN Pemeriksa Keuangan RI menemukan duduk perkara dalam pengelolaan dana ujian nasional. Ditemukan potensi kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah dalam penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013 (Kompas, 20/9/2013).

Meski potensi kerugian negara ini jauh lebih mini dibandingkan aturan UN yg mencapai ratusan miliar rupiah, hal ini sudah menambah kumpulan panjang daftar korupsi dalam pengelolaan aturan pendidikan.

Temuan BPK dan korupsi pendidikan lainnya adalah bertentangan menggunakan harapan dalam tengah upaya bangsa Indonesia melawan korupsi melalui pendidikan.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi pendidikan yg disidik penegak aturan dan menyeret 479 orang menjadi tersangka.

Kerugian negara atas seluruh kasus ini Rp 619,0 miliar (Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan, ICW 2013).

Selama satu dasawarsa ini terdapat tren peningkatan dalam korupsi pendidikan dan aspek kerugian negara. Pada 2003 terdapat delapan kasus bareng kerugian negara Rp 19,0 miliar.

Angka kerugian negara meningkat 422 % dalam 2013 menjadi delapan kasus bareng kerugian negara Rp 99,2 miliar.

Puncak kasus korupsi terjadi dalam 2007, dalam mana penegak aturan menindak 84 kasus bareng kerugian negara Rp 151,0 miliar.

Hampir seluruh dana pendidikan tidak luput dari praktik korupsi. Mulai dari dana pendidikan yg diperuntukkan bagi pembangunan gedung dan infrastruktur, dana operasional, dana honor dan honor pengajar, dana pengadaan kitab dan indera bantu mengajar, dana beasiswa, hingga dana yg dipungut dari warga.

Dana alokasi spesifik (DAK) yg dialokasikan buat membangun dan merehabilitasi sekolah artinya yg paling poly dikorupsi. Dari 296 kasus, 28,4 % kasus korupsi terjadi dalam pengelolaan DAK dan berakibat kerugian negara Rp 265,1 miliar.

Dana BOS juga poly dikorupsi, akan tetapi kerugian nisbi lebih mini dibandingkan dana pendidikan lain.

Di antara dana pendidikan yg menjadi obyek korupsi, dana pembangunan gedung dan wahana prasarana perguruan tinggi dan dana yg dikelola Kemdikbud perlu menjadi perhatian. Satu kasus korupsi saja terjadi dalam pengelolaan dana ini, kerugian negara yg disebabkan sangat akbar.

Rata-homogen kerugian negara implikasi korupsi 2 dana ini mencapai Rp 6,4 miliar. Pelaku juga kelas kakap, berasal dari pejabat Kemdikbud, anggota DPR, dan pengusaha nasional.

Modusnya bareng pengawalan semenjak acara diajukan Kemdikbud kepada DPR, penetapan aturan, hingga pengadaan.

Penggelapan dan mark up adalah modus paling poly terjadi. Dari 296 kasus, 106 kasus lewat penggelapan bareng kerugian negara mencapai Rp 248,lima miliar, ad interim modus mark up dilakukan dalam 59 kasus bareng kerugian negara Rp 195,8 miliar.

Penggelapan dan mark up poly digunakan buat menyelewengkan DAK pendidikan dan dana BOS.

Modus yg terungkap yg mutakhir artinya penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan terkait bareng perencanaan pendidikan. Modus ini terjadi dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan beberapa laboratorium dalam PT yg dilakukan anggota DPR (AS).

Modus ini dapat dikatakan menjadi kejahatan terorganisasi sang pejabat yg mempunyai kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran dalam sektor pendidikan. Pejabat ini umumnya muncul dalam Kemdikbud, Kementerian Keuangan, dan DPR atau pemda.

Dinas pendidikan adalah forum yg paling poly melakukan korupsi dana pendidikan. Dalam satu dasawarsa terakhir forum ini sudah melakukan paling sedikit 151 praktik korupsi bareng kerugian negara Rp 356,lima miliar.

Yang menarik, perguruan tinggi juga menjadi pelaku korupsi bareng kerugian negara yg akbar. PT sudah menyelewengkan keuangan negara Rp 217,1 miliar dalam 30 praktik korupsi.

Begitu juga bareng sekolah, setidaknya tercatat 82 kasus bareng kerugian negara Rp 10,9 miliar. Hampir seluruh institusi pendidikan dan seluruh jenjang satuan pendidikan melakukan praktik korupsi.

Jumlah kasus dan kerugian negara memang nisbi mini dibandingkan total aturan pendidikan. Selama periode ini, aturan pendidikan mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun, ad interim korupsi pendidikan Rp 619,0 miliar.

Namun, masih poly praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan yg lolos dari penindakan penegak aturan.

Sistem integritas dan pencegahan korupsi belum sepenuhnya efektif mencegah penyelewengan aturan pendidikan.

BPK juga sudah beberapa kali menyampaikan opini disclaimer atas laporan keuangan Kemdikbud.

Pendidikan tampaknya hanya berlaku bagi peserta didik, akan tetapi nir bagi pejabat yg mengurusi pendidikan.

Pejabat pendidikan yg seharusnya menyampaikan keteladanan kepada peserta didik justru terjerat praktik kecurangan. Mereka menjadikan pendidikan hanya menjadi komoditas yg dapat memenuhi kepentingan politik dan obyek mendapatkan untung materi.

Pejabat pendidikan dari taraf sentra hingga kawasan, dari rektor hingga kepala sekolah, dari relasi Kemdikbud hingga relasi dinas pendidikan terlibat dalam poly sekali kasus korupsi.

Selama satu dasawarsa terakhir, penegak aturan sudah tetapkan 479 tersangka terkait korupsi pendidikan, bareng 71 dalam antaranya kepala dinas pendidikan, 179 orang anak butir kepala dinas pendidikan, dan 114 artinya relasi pemerintah sentra dan kawasan.

Beberapa pejabat pemerintah sentra dan anggota DPR juga terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Masih poly praktik korupsi yg lolos dari jeratan aturan karena lemahnya sistem pencegahan, nir teraudit atau lemahnya penegakan aturan dalam Indonesia.

Akar korupsi pendidikan

Tak dapat dibantah, aturan pendidikan target empuk koruptor. Ada empat alasan mengapa aturan pendidikan rawan dikorupsi.

Pertama, aturan pendidikan aturan paling akbar dalam antara aturan sektor lain. Besarnya aturan pendidikan membuat korupsi pendidikan sulit dideteksi karena, meski dikorupsi, aturan tadi masih permanen dapat membiayai poly sekali acara pendidikan.

Kedua, rapikan kelola pendidikan terutama terkait aturan belum tepat. Hampir seluruh acara pendidikan, mulai dari taraf sentra hingga sekolah dan PT, minim partisipasi publik.

Kebijakan dan regulasi pendidikan masih belum memandang krusial partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan acara dan penganggaran dan pengelolaan dana pendidikan (Indonesia Corruption Education Outlook 2013, ICW).

Program pendidikan pemerintah sentra hanya mengandalkan pengajuan kebutuhan yg disampaikan dinas pendidikan kawasan dan data statistik yg dimuntahkan forum tertentu misalnya BPS dan Bank Dunia.

Proses teknokratis misalnya ini berakibat acara pendidikan melenceng dari prioritas pendidikan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil peserta didik dalam poly sekali jenjang satuan pendidikan.

Program dan dana pendidikan justru diarahkan buat memenuhi kepentingan politik dan perburuan rente sang mereka yg dekat bareng pemegang otoritas pendidikan. Kasus pengadaan laboratorium PT pertanda hal ini. 

Oleh karenanya, tidak aneh apabila prioritas acara pendidikan berbeda kepentingan pendidikan dan hanya memenuhi kepentingan politik dan para pencari rente. Caranya, bareng mengada-adakan acara atau menyisipkan kepentingan dalam poly sekali acara itu. Semua proses ini dilakukan secara tertutup dalam kalangan pemegang otoritas kebijakan dan aturan.

Selain perencanaan dan penganggaran, rapikan kelola dalam pengelolaan aturan pendidikan juga masih buruk. Masih poly ditemui praktik pengadaan barang dan jasa, belanja operasional birokrasi ataupun pengelolaan aset pendidikan yg tidak transparan dan akuntabel.

Penyelewengan dalam pengadaan atau pengelolaan aset pendidikan terjadi karena ketertutupan dalam pengelolaannya. Sulit bagi publik mengakses seluruh bukti dan laporan pertanggungjawaban itu. Ketidaktransparanan ini memudahkan pejabat dan gerombolan kejahatan terorganisasinya menyelewengkan dana pendidikan dan terhindar dari pantauan publik.

Ketiga, tingginya porto politik sudah mengarahkan politisi yg bekerja sama bareng pejabat pendidikan dan pengusaha membuat gerombolan kejahatan terorganisasi menyelewengkan dana-dan pendidikan.

Untuk menjadi caleg, seseorang wajib menyetor ke parpol. Agar dapat lolos, caleg wajib mengeluarkan porto buat kampanye. Setelah terpilih, dia juga wajib menyumbang kepada parpol. Begitu juga buat menjadi kepala kawasan wajib mengeluarkan porto dalam parpol dan juga porto kampanye.

Kepala kawasan memaksa pejabat dinas pendidikan menyetor sejumlah uang buat jabatan tadi. Hal ini juga terjadi dalam pejabat dalam level lebih rendah hingga kepala sekolah. Aika tidak memberi setoran atau meloloskan kepentingan atasannya, pejabat tadi dapat dirotasi atau jabatannya dicopot.

Semua porto buat mendapatkan kekuasaan dan jabatan ini jadi alasan mereka korupsi saat menjabat agar dapat mengembalikan dana yg digunakan buat membeli jabatan dan kekuasaan dan menumpuk kekayaan.

Solusi

Semua citra itu memberitahuakn korupsi sudah berlangsung sistematis dan luas dalam pengelolaan aturan pendidikan. Praktik ini melecehkan substansi pendidikan yg menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Ada empat hal yg dapat dilakukan buat memberantas korupsi dalam sektor pendidikan.

Pertama, pendidikan antikorupsi buat seluruh. Pendidikan ini tidak hanya buat peserta didik dalam seluruh jenjang pendidikan, akan tetapi juga pejabat dan politisi yg mempunyai otoritas atas kebijakan dan aturan pendidikan dan relasi pemerintah sentra dan kawasan.

Kedua, membangun sistem antikorupsi terutama dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi belanja dana pendidikan. Sistem terutama dalam pembagian kewenangan yg memadai dalam poly sekali institusi pendidikan dan supervisi atas penggunaan kewenangan tadi.

Tata kelola dalam sistem antikorupsi membuka isu seluas-luasnya kepada publik terkait pengelolaan aturan pendidikan dan akses terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban.

Publik dapat melakukan audit sosial guna melihat kepatuhan pengelolaan publik atas peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada pengawas internal dan eksternal pemerintah apabila menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana tadi.

Publik juga dapat memakai dokumen pertanggungjawaban menjadi bukti tindak pidana korupsi dalam laporan kepada penegak aturan.

Ketiga, memberdayakan para pemangku kepentingan pendidikan, misalnya pengajar, peserta didik, dan orangtua murid buat berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran dan memantau pengelolaan aturan pendidikan.

Pemberdayaan mencakup penyadaran atas hak pendidikan terutama hak atas aturan, mensosialisasikan poly sekali kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan dana pendidikan, pengorganisasian, supervisi dan advokasi.

Penyadaran akan hak atas pendidikan adalah asal motivasi primer bagi pengajar dan terutama orang tua murid buat berpartisipasi dalam pendidikan. Penguasaan atas kebijakan dan regulasi atas pengelolaan dana pendidikan artinya komponen primer supervisi pendidikan. Penguasaan atas ini akan menaikkan ketajaman pengajar dan orangtua murid mengkritisi kebijakan dan regulasi aturan pendidikan.

Pengorganisasian, supervisi, dan advokasi adalah aksi krusial yg wajib dilakukan pengajar, murid, orangtua murid, dan publik buat mengembalikan kebijakan pendidikan sinkron relnya dan menekan poly sekali potensi korupsi yg terjadi.

Keempat, mengingatkan dan mengonsolidasikan publik, terutama orangtua murid, bahwa bunyi yg diberikan dalam poly sekali kontestasi elektoral misalnya pemilu, pilkada, dan pilpres menentukan apakah korupsi dalam sektor pendidikan akan terus terjadi atau nir.

Berbagai kontestasi elektoral tadi menentukan siapa saja pejabat atau anggota DPR/DPRD yg akan memegang otoritas atas kebijakan dan regulasi terkait dana pendidikan. Presiden, politisi, dan kepala kawasan yg mengeluarkan dana akbar buat mendapatkan kekuasaan dan jabatan kentara sangat berpotensi menggerogoti aturan pendidikan.

Oleh karenanya, para peserta yg mengikuti poly sekali kontestasi elektoral perlu didukung sang basis bunyi kritis dari pemangku kepentingan pendidikan menjadi akibatnya nir perlu tergadai sebelum menjadi pejabat publik.

Tanpa pemugaran dan aksi misalnya ini, sempurna pendidikan selalu menjadi komoditas bagi politisi, pejabat, dan pengusaha buat mendapatkan untung.

Febri Hendri AA, Peneliti Senior Institute for Strategic Initiatives

0 Response to "Ironi (Korupsi) Pendidikan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel